AWNI – Komisi VII DPR RI mendorong penguatan sinergi antara sektor pariwisata dan media publik sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Dalam rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Komisi VII membahas arah kebijakan pariwisata nasional sekaligus penguatan peran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI, RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA dalam menghadapi era transformasi digital.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa RKP 2027 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”. Sektor pariwisata diarahkan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan daerah.

Target Besar Pariwisata Indonesia Tahun 2027

Pemerintah menetapkan target ambisius untuk sektor pariwisata pada 2027. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) diproyeksikan mencapai 17,6 juta hingga 19,1 juta kunjungan.

Sementara perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) ditargetkan mencapai sekitar 1,28 miliar perjalanan.

Dari sisi ekonomi, sektor pariwisata ditargetkan menghasilkan devisa sebesar US$25,5 miliar hingga US$28,6 miliar. Nilai tersebut diharapkan memperkuat kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengeluaran rata-rata wisatawan mancanegara juga ditargetkan meningkat dengan kisaran US$1.447 hingga US$1.497 per kunjungan.

Selain itu, sektor akomodasi, makanan, dan minuman yang berkaitan erat dengan pariwisata diproyeksikan tumbuh hingga 9 persen serta mampu menyerap sekitar 27,33 juta tenaga kerja.

Fokus Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Kementerian Pariwisata menetapkan sejumlah program prioritas untuk mendukung pencapaian target tersebut.

Program tersebut meliputi penyelesaian pengembangan 10 destinasi prioritas, pembangunan tiga destinasi regeneratif sebagai model pariwisata berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, penguatan promosi, serta pengembangan atraksi wisata berkualitas.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan rantai pasok pariwisata dengan melibatkan UMKM dan pelaku usaha lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara langsung.

Untuk mendukung agenda tersebut, Kementerian Pariwisata mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun kepada DPR. Tambahan anggaran itu dinilai diperlukan untuk mencapai kebutuhan ideal program pariwisata tahun 2027.

Komisi VII Soroti Efektivitas Anggaran

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta agar anggaran pariwisata lebih diarahkan kepada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Ia menyoroti komposisi anggaran yang dinilai perlu dikaji kembali agar lebih banyak mendukung pengembangan destinasi, peningkatan kunjungan wisatawan, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.

Komisi VII juga menyoroti tidak adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata pada 2027. Menurut DPR, instrumen tersebut penting bagi daerah dalam mengembangkan potensi wisata lokal.

Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan turut menekankan pentingnya peningkatan dukungan bagi pelaku usaha riil dalam ekosistem pariwisata agar pertumbuhan sektor ini tidak hanya bersifat angka, tetapi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Media Publik Didorong Mengikuti Transformasi Digital

Selain sektor pariwisata, Komisi VII DPR RI juga mendorong penguatan media publik nasional melalui modernisasi TVRI, RRI, dan ANTARA.

Media publik dinilai memiliki peran penting dalam menyediakan informasi edukatif, memperkuat literasi masyarakat, serta mendukung promosi pembangunan nasional termasuk sektor pariwisata.

Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho mendorong TVRI mempercepat transformasi digital dan modernisasi infrastruktur penyiaran agar mampu bersaing di tengah perubahan teknologi media.

TVRI juga mendapat perhatian terkait kesiapan penyiaran berbagai agenda internasional, termasuk kebutuhan teknologi dan sumber daya manusia yang memadai.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini berharap TVRI dan RRI dapat kembali menjadi rumah besar pencerdasan bangsa dengan menghadirkan konten berkualitas, edukatif, dan relevan bagi masyarakat.

Direktur Utama RRI Hendrasmo menegaskan pentingnya penguatan SDM serta transformasi digital agar lembaga penyiaran publik mampu menghadapi tantangan industri media modern.

Sinergi Pariwisata dan Media Menuju Indonesia Emas 2045

Penguatan sektor pariwisata dan media publik menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi yang inklusif.

Pariwisata membutuhkan dukungan promosi dan informasi yang kuat, sementara media publik membutuhkan konten pembangunan yang mampu memberikan nilai edukasi bagi masyarakat.

Ke depan, keberhasilan program ini bergantung pada kualitas sumber daya manusia, modernisasi infrastruktur, serta penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

Dengan sinergi antara pemerintah, DPR, industri pariwisata, dan media publik, Indonesia diharapkan mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus mempercepat langkah menuju Indonesia Emas 2045.