DPR Usulkan Dana MBG Langsung ke Rekening Orang Tua, Romy Soekarno: Dua Anak Bisa Terima Rp30 Ribu per Hari
JAKARTA – Wacana baru mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di DPR RI. Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, mengusulkan agar dana MBG tidak sepenuhnya dikelola melalui dapur umum, melainkan ditransfer langsung ke rekening penerima melalui kartu ATM khusus MBG.
Menurut Romy, skema tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sekaligus meminimalkan potensi kebocoran anggaran dalam pelaksanaan program berskala nasional tersebut.
Dalam usulannya, setiap anak penerima manfaat akan memperoleh alokasi dana sebesar Rp15.000 per hari. Dengan demikian, keluarga yang memiliki dua anak penerima MBG dapat menerima dana hingga Rp30.000 per hari yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi di rumah. 0
“Kalau anaknya dua berarti Rp30.000, artinya dia bisa save seminggu lalu dia belanja,” ujar Romy Soekarno dalam pernyataannya yang dikutip dari sejumlah sumber. 1
Romy menilai pemerintah sebenarnya telah memiliki data penerima yang terintegrasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga bantuan dapat disalurkan langsung kepada keluarga yang berhak melalui rekening khusus. Dengan pola tersebut, orang tua, terutama ibu rumah tangga, dapat mengelola dan menyiapkan makanan bergizi bagi anak-anaknya secara mandiri. 2
Selain skema transfer langsung, Romy juga menawarkan alternatif lain berupa pengelolaan makanan melalui kantin atau dapur sekolah. Menurutnya, model tersebut dapat menjadi solusi yang lebih fleksibel karena menyesuaikan kondisi masing-masing daerah serta mempermudah pengawasan pelaksanaan program. 3
Perdebatan mengenai mekanisme penyaluran MBG terus berkembang seiring besarnya anggaran dan cakupan program yang menyasar jutaan pelajar di Indonesia. Sejumlah pihak menilai transfer langsung dapat memberikan keleluasaan kepada keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi anak, sementara pendukung skema dapur sekolah berpendapat bahwa penyediaan makanan secara langsung memungkinkan standar gizi lebih mudah dikontrol.
Hingga saat ini, usulan tersebut masih berupa gagasan yang disampaikan dalam rangka evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah. DPR berharap berbagai alternatif yang muncul dapat menjadi bahan pertimbangan guna memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi anak-anak Indonesia. 4
