BURGENSTOCK, SWISS – Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Qatar akan memiliki peran pengawasan terhadap dana Iran yang dibekukan setelah aset tersebut dicairkan sebagai bagian dari kesepakatan awal hasil perundingan antara Washington dan Teheran.

Pernyataan tersebut disampaikan Vance seusai putaran pertama perundingan tingkat tinggi AS-Iran di Burgenstock, Swiss, Senin (22/6/2026), dan segera memicu respons keras dari pemerintah Iran yang menegaskan bahwa hanya Teheran yang berhak menentukan penggunaan aset miliknya.

Menurut Vance, sekitar USD12 miliar aset Iran yang selama ini dibekukan di luar negeri berpotensi dicairkan apabila proses negosiasi terus menunjukkan kemajuan positif. Namun, ia menegaskan bahwa pencairan dana tersebut akan berada dalam mekanisme pengawasan yang melibatkan Washington dan Doha.

“Jika ada aset Iran yang dibekukan dan dicairkan, Amerika Serikat dan Qatar akan memiliki persetujuan atas proses tersebut, dan uang itu akan digunakan untuk membeli kedelai Amerika, jagung Amerika, dan gandum Amerika untuk kepentingan rakyat Iran,” kata Vance dalam konferensi pers.

Vance menjelaskan bahwa gagasan tersebut berasal dari utusan khusus Presiden Donald Trump, Jared Kushner, yang bekerja sama dengan pemerintah Qatar untuk menyusun skema penggunaan dana yang dianggap menguntungkan seluruh pihak.

Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan dana Iran digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat Iran sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi sektor pertanian Amerika Serikat.

Ia juga mengungkapkan bahwa Qatar telah menyatakan kesediaannya membantu membangun sistem pengawasan penggunaan dana yang sebelumnya dibekukan tersebut.

“Kami meminta Qatar membantu menyiapkan mekanisme agar kami dapat memastikan dana digunakan sesuai tujuan yang telah disepakati, dan mereka setuju melakukannya,” ujar Vance.

Meski demikian, Vance menegaskan bahwa pencairan dana tidak akan dilakukan secara otomatis dan tetap bergantung pada perkembangan negosiasi lanjutan antara kedua negara.

Iran Tolak Klaim Pengawasan Dana

Pernyataan Vance langsung dibantah oleh Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Ali Bahreini.

Dalam keterangannya pada Selasa (23/6/2026), Bahreini menegaskan bahwa Iran tidak akan menerima campur tangan negara lain dalam menentukan penggunaan aset nasionalnya.

“Iran adalah satu-satunya negara yang memutuskan apa yang harus dilakukan dengan asetnya yang akan dicairkan. Saya menolak klaim apa pun bahwa akan ada peran negara lain dalam mempengaruhi keputusan tersebut,” tegas Bahreini.

Ia mengakui bahwa Amerika Serikat dan Qatar mungkin terlibat dalam aspek teknis pencairan dana karena sebagian aset berada di wilayah yurisdiksi mereka. Namun, menurutnya, hal itu tidak berarti kedua negara memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana dana tersebut digunakan.

“Itu adalah sesuatu yang Iran, dan hanya Iran, yang akan memutuskan,” katanya.

Klaim Konsesi dari Perundingan

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa Teheran telah memperoleh sejumlah konsesi penting dalam perundingan terbaru dengan Amerika Serikat.

Menurut Araghchi, hasil awal pembicaraan mencakup kelonggaran ekspor minyak dan petrokimia Iran, pembebasan sebagian aset yang dibekukan, serta pembahasan rencana rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran.

Namun demikian, pernyataan bersama yang dikeluarkan mediator dari Pakistan dan Qatar tidak secara eksplisit menyebutkan poin-poin tersebut, sehingga memunculkan perbedaan interpretasi mengenai hasil konkret dari kesepakatan awal yang telah dicapai.

Jalan Panjang Menuju Kesepakatan Permanen

Perselisihan mengenai kendali atas dana Iran menunjukkan bahwa hubungan kedua negara masih menyimpan sejumlah persoalan mendasar meskipun proses diplomasi telah kembali berjalan.

Amerika Serikat selama bertahun-tahun memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Iran dan membekukan berbagai aset negara tersebut di luar negeri. Dalam perjanjian nuklir tahun 2015, Iran sempat memperoleh akses terhadap sebagian asetnya sebagai imbalan pembatasan program nuklir.

Namun, kebijakan tersebut berubah setelah Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir pada 2018 dan kembali memberlakukan sanksi ekonomi yang lebih ketat.

Kini, melalui perundingan yang berlangsung di Swiss, kedua negara berupaya membangun kerangka perdamaian baru yang diharapkan dapat mengakhiri konflik berkepanjangan sekaligus membuka jalan normalisasi hubungan.

Meski Vance menyatakan pembicaraan telah menghasilkan fondasi yang kuat menuju kesepakatan damai final, perbedaan pandangan mengenai penggunaan aset Iran dan isu pengawasan internasional diperkirakan akan menjadi salah satu topik paling krusial dalam negosiasi teknis yang dijadwalkan berlangsung selama 60 hari ke depan.