Batam – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan sistem pengawasan maritim nasional guna menghadapi perkembangan ancaman keamanan laut yang semakin kompleks, baik di wilayah permukaan maupun bawah laut.

Langkah tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Dubes Mohammad K. Koba, saat melakukan kunjungan ke Maritime Command Center (MCC) Pusinfomar TNI di Kodaeral IV Batam, Kepulauan Riau.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung sistem pemantauan wilayah perbatasan maritim Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penguatan teknologi, koordinasi, dan kapasitas sumber daya manusia dalam menjaga keamanan laut nasional.

Ancaman Maritim Tidak Lagi Hanya di Permukaan

Dubes Mohammad K. Koba menegaskan bahwa tantangan keamanan maritim Indonesia terus berkembang seiring perubahan lingkungan strategis kawasan.

Ancaman tidak hanya berasal dari aktivitas di permukaan laut, tetapi juga mulai berkembang pada ruang bawah laut yang memiliki tingkat kesulitan deteksi lebih tinggi.

Menurutnya, posisi Indonesia yang berada di jalur strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik menjadikan wilayah maritim Indonesia memiliki nilai penting, baik dari sisi ekonomi, perdagangan internasional, maupun pertahanan.

Karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang modern, terintegrasi, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta dinamika keamanan kawasan.

Dorong Modernisasi Teknologi Pengawasan

Kemenko Polkam mendorong penguatan sistem deteksi melalui pemanfaatan berbagai teknologi pengawasan maritim.

Penguatan tersebut mencakup:

• Jaringan sensor maritim
• Radar pengawasan laut
• Kamera termal
• Sistem pemantauan berbasis data
• Integrasi Automatic Identification System (AIS)

Teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman, termasuk aktivitas ilegal maupun gangguan keamanan di wilayah perairan Indonesia.

Selain teknologi, Kemenko Polkam juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pengoperasi sistem pengawasan.

Kemampuan personel menjadi faktor penting agar teknologi yang digunakan dapat memberikan manfaat maksimal dalam menjaga keamanan laut.

Penguatan Koordinasi Lintas Sektor

Pengawasan maritim nasional tidak hanya bergantung pada satu institusi, tetapi membutuhkan kolaborasi berbagai lembaga negara.

Pemerintah terus memperkuat koordinasi antara Kemenko Polkam, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta instansi terkait lainnya.

Salah satu fokus penguatan adalah pengamanan kawasan strategis seperti Laut Natuna Utara melalui peningkatan patroli, sistem pemantauan terpadu, serta dukungan logistik wilayah perbatasan.

Kehadiran sistem koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memastikan negara mampu menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut Indonesia.

Pengembangan Indeks Keamanan Laut Nasional

Selain penguatan teknologi dan koordinasi, pemerintah juga mengembangkan Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) sebagai instrumen pengukuran keamanan maritim.

IKLN digunakan untuk menilai kondisi keamanan laut Indonesia melalui beberapa aspek utama, antara lain:

• Kapasitas patroli
• Kapasitas pemantauan
• Pengendalian kejahatan laut
• Pengendalian pelanggaran laut
• Pengendalian pencemaran laut
• Pengendalian kecelakaan laut

Instrumen tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan nasional yang lebih akurat berdasarkan data dan kondisi lapangan.

Menuju Indonesia sebagai Kekuatan Maritim Regional

Penguatan sistem pengawasan maritim menjadi langkah strategis dalam menjaga posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas.

Modernisasi teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi antarinstansi menjadi kunci menghadapi ancaman maritim masa depan.

Dengan sistem pengawasan yang semakin kuat, Indonesia diharapkan mampu menjaga kedaulatan laut, melindungi kepentingan nasional, serta memperkuat peran sebagai kekuatan maritim yang disegani di tingkat regional dan global.

Ke depan, keberhasilan pengawasan maritim tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknologi, tetapi juga oleh sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan keamanan laut yang berkelanjutan.