PRABOWO TARGETKAN LEBIH DARI 25.000 KOPERASI MERAH PUTIH, PERKUAT EKONOMI KERAKYATAN DAN DESA
AWNI — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 25.000 unit Koperasi Merah Putih dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan ke depan. Program ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan mempercepat pemerataan ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek hilirisasi di Cilacap, Jawa Tengah.
Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa tahap awal sekitar 1.000 koperasi akan segera diresmikan, sebelum dilanjutkan dengan pembangunan dalam skala yang lebih besar secara bertahap.
“Dalam waktu dekat kita akan resmikan sekitar 1.000 koperasi, dan selanjutnya kita percepat pembangunan hingga puluhan ribu unit di seluruh Indonesia,” demikian arah kebijakan yang disampaikan Presiden.
Pemerintah memastikan bahwa Koperasi Merah Putih tidak hanya bersifat administratif atau konsep di atas kertas, tetapi benar-benar dibangun sebagai unit usaha berbasis fisik. Setiap koperasi akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage untuk menjaga rantai pasok pangan, serta kendaraan operasional untuk distribusi barang dan hasil produksi masyarakat.
Program ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang menargetkan pembentukan hingga 80.000 koperasi di seluruh Indonesia sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional berbasis desa.
Kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa, terutama dalam memotong rantai distribusi yang panjang, menekan harga kebutuhan pokok, serta memperkuat akses masyarakat terhadap layanan ekonomi seperti simpan pinjam dan distribusi pupuk.
Selain itu, program ini juga diproyeksikan memperkuat peran pelaku usaha kecil dan menengah di tingkat lokal agar lebih berdaya saing dalam sistem ekonomi nasional.
Data dan informasi program ini merujuk pada sumber resmi pemerintah dan laporan ANTARA.
